Panel Parlemen Dorong Pemberantasan Berita Palsu dan Penyalahgunaan AI di Indonesia
Pada Kamis pekan latus, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menerima Laporan Panja Kominfo yang menitikberatkan kebijakan tindakan keras terhadap penyebaran berita palsu dan eksploitasi teknologi kecerdasan buatan yang tidak bertanggung jawab. Dokumen sebanyak 512 halaman itu, hasil kerja komisi III DPR bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika selama tujuh bulan, menyoroti bagaimana narasi hoaks dan wajah digital palsu (deepfake) telah merenggut kepercayaan publik, memicu kerusuhan sosial, hingga menurunkan daya saing ekonomi digital Indonesia. Laporan menyatakan bahwa setidaknya 61% warga pernah menjadi korban misinformasi, 33% di antaranya mengalami kerugian finansial, sementara 18% menjadi korban kekerasan daring berbasis ujaran kebencian. Untuk itu, Panja mengusulkan revisi mendasar terhadap UU ITE, pembentukan satgas anti-hoaks lintas kementerian, serta skema sanksi administratif dan pidana yang lebih tegas bagi pelaku yang sengaja menyebarkan konten menyesatkan. Rinciannya akan dibahas dalam paragraf berikut, disertai evaluasi terhadap model regulasi yang diadopsi Uni Eropa, India, dan Singapura gaya menemukan formula optimal bagi ekosistem digital Indonesia.
Langkah pertama yang direkomendasikan ialah pembentukan Badan Penanganan Disinformasi Nasional (BPDN) yang secara khusus berdedikasi memantau, menganalisis, dan menindak konten berita palsu di ranah digital. Badan ini akan berada langsung di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, namun memiliki jaringan satgas di tiap provinsi dan kabupaten/kota, menyerupai model Satgas Waspada Investasi yang sudah ada. BPDN akan mengelola sistem deteksi berbasis kecerdasan buatan yang mampu memindai 750 ribu URL, gambar, dan video per jam, lalu mengklasifikasikannya berdasarkan tingkat urgensi: level 1 (hoaks ringan) ditangani melalui edukasi daring, level 2 (hoaks menengah) dengan take-down notice, dan level 3 (hoaks berdampak massif) langsung dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Sumber anggaran diperkirakan mencapai Rp 2,8 triliun selama lima tahun, bersumber dari APBN, retribusi operator telekomunikasi, dan dana partisipasi platform asing. Laporan juga menekankan pentingnya transparansi algoritma; setiap perusahaan yang melayani lebih dari 8 juta pengguna Indonesia wajib mempublikasikan laporan dua kali setahun yang berisi parameter rekomendasi konten, rasional penghapusan konten, serta jumlah banding yang diajukan dan dijatuhkan. Model transparansi ini diadaptasi dari Digital Services Act (DSA) Uni Eropa, namun disesuaikan dengan karakteristik pasar, budaya, dan keragaman bahasa Indonesia. Selain itu, Panja mendorong penerapan label keaslian (authenticity label) pada setiap iklan politik, konten kampanye, dan informasi publik yang bersifat kritis seperti bencana alam, kesehatan, serta data ekonomi makro. Label ini akan berisi metadata waktu, lokasi, dan identifikasi pengeditan, sehingga memudahkan publik dan jurnalis menelusuri kebenaran materi.
Menyoal kecerdasan buatan, Panja mengusulkan konvergensi prinsip etika AI ke dalam RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Teknologi Informasi yang kini masih dalam pembahasan di parlemen. Poin utamanya: (1) larangan keras terhadap deepfake tanpa persetujuan eksplisit dari subjek yang terpotret, (2) kewajiban LKTI (Lembaga Kajian Teknologi dan Informatika) untuk melakukan audit dampak sosial atas model AI yang digunakan untuk profil riset, rekrutmen, dan penegakan hukum, (3) pembentukan database nasional insiden AI yang menampung laporan pelanggaran, guna mempercepat proses banding dan rekonsiliasi, (4) skema pemeringkatan risiko (low, medium, high, unacceptable) yang akan menentukan tingkat kewajiban audit, dokumentasi, dan pelaporan, (5) perluasan tanggung jawab produsen AI untuk memastikan model tidak menimbulkan bias diskriminatif terhadap kelompok minoritas, perempuan, dan penyandang disabilitas. Laporan menyarankan bahwa risiko unacceptable mencakup teknologi rekognisi wajah untuk pengawasan massal, sistem penilaian sosial (social scoring) serupa model Tiongkok, serta manipulasi psikologis berbasis data perilaku. Sementara itu, risiko high akan dikenakan kewajiban audit ketiga-tahunan oleh lembaga independen yang terakreditasi, termasuk uji ketidakberpihakan (fairness testing) dan uji ketahanan (adversarial testing). Untuk memastikan implementasi, Panja merekomendasikan sanksi pidana denda maksimal Rp 200 miliar dan pidana kurungan 12 tahun bagi korporasi yang melanggar ketentuan risiko unacceptable. Poin penting lainnya yaitu perlindungan terhadap karya intelektual hasil training model; setiap pelatihan dataset wajib menampilkan daftar referensi dan mematuhi hukum hak cipta Indonesia, termasuk ketentuan fair use yang lebih tegas agar tidak menjerat kreator lokal.
Implementasi regulasi tidak akan berjalan tanpa dukungan literasi digital masyarakat. Laporan memaparkan bahwa Indonesia memiliki 212 juta pengguna internet, namun Indeks Literasi Digital 2023 masih terperosok di angka 63,9—jauh di bawah Singapura (87,2) dan Malaysia (74,5). Untuk itu, Panja mengusulkan pendekatan multi-kebijakan: (a) kurikulum wajib literasi digital di SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, dengan silabus yang diperbarui tiap dua tahun, (b) program kewirausahaan digital yang menggabungkan keterampilan coding, analisis data, dan pemahaman etika AI, (c) insentif pajak bagi perusahaan yang menggelar pelatihan internal berbasis Sistem Manajemen Keamanan Siber (SMKK), (d) kampanye nasional #CekFakta setiap hari Kamis secara daring dan Sabtu secara luring, bekerja sama dengan 1.800 warung kopi dan 340 kampus di 34 provinsi, (e) pengembangan aplikasi CekFakta-ID yang terintegrasi dengan API WhatsApp, Telegram, dan TikTok, memungkinkan pengguna melaporkan konten mencurigakan hanya dengan forward pesan ke nomor bot resmi. Dalam waktu 36 jam, bot akan memberikan hasil verifikasi lengkap sumber, konteks, dan rekomendasi tindakan. Laporan juga meminta komitmen platform global untuk menurunkan bandwith konten yang terbukti hoaks hingga 80% dalam waktu 6 jam, serta menyediakan space iklan gratis untuk publikasi kementerian kesehatan dan BPBD saat krisis. Targetnya, tingkat literasi digital Indonesia mencapai 75% pada 2027, sehingga biaya ekonomi negara akibat hoaks yang kini mencapai Rp 73 triliun per tahun bisa dipangkas hingga 55%.
Dari sisi penegakan hukum, Panja menekankan pentingnya reformulasi Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang selama ini disorot sebagai pasal karet. Rancangan revisi memperkenalkan delik materiil, di mana penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada bukti kerugian nyata, bukan hanya rasa tidak nyaman. Selain itu, diperkenalkan mekanisme restorative justice: pelaku pertama kali dan berusia di bawah 25 tahun wajib mengikuti kegiatan sosial berbasis komunitas, seperti menulis artikel klarifikasi, membuat video edukasi, atau menjadi relawan CekFakta-ID selama 90 hari. Jika dalam waktu 12 bulan tidak melakukan tindakan kriminal lanjutan, maka eksepsi pidana dapat diberlakukan. Laporan juga menyeret pertanggungjawaban perusahaan jasa penambangan data (data broker) yang menjual profil pengguna tanpa persetujuan; mereka akan dikenai denda administratif 4% dari nilai pendapatan usaha, mengadopsi pola GDPR. Sementara itu, untuk deepfake yang menampilkan tokoh publik, korporasi media wajib menayangkan label disclaimer selama minimum 15 detik pada setiap distribusi ulang. Panja meminta Kominfo menyiapkan sandbox regulasi—ruang uji khusus di mana startup AI dapat mengembangkan prototipe selama 12 bulan tanpa risiko tuntutan hukum, selama mematuhi prinsip keterbukaan, perlindungan data, dan pelaporan berkala. Langkah ini bertujuan menumbuhkan ekosistem inovasi sekaligus menjamin perlindungan konsumen. Kesimpulannya, seluruh kebijakan di atas harus dijalankan secara sinergis, transparan, dan berbasis data; oleh karenanya, Panja menekankan pentingnya dashboard publik yang memperlihatkan metrik pelaksanaan, jumlah kasus, tingkat penyelesaian, dan evaluasi dampak regulasi tiap triwulan.
Iklan Morfotech: Butuh mitra teknologi yang menguasai implementasi AI terintegrasi dengan kepatuhan regulasi terbaru? Morfotech hadir sebagai konsultan dan pengembang sistem berbasis Artificial Intelligence, pemrosesan data, serta keamanan siber yang telah dipercaya lebih dari 120 perusahaan di Indonesia. Tim kami membantu Anda merancang pipeline machine learning, otomatisasi deteksi hoaks, hingga audit keamanan aplikasi sesuai standar KOMINFO. Kami juga menyediakan pelatihan upskilling untuk tim developer dan data scientist agar selalu update dengan tren etika AI global. Segera konsultasikan kebutuhan digitalisasi Anda melalui WhatsApp +62 811-2288-8001 atau kunjungi https://morfotech.id untuk mendapatkan solusi end-to-end yang scalable, aman, dan berkelanjutan.
